Skip to main content

Wacana: Jika Koruptor Dilarang Masuk ke Mall

Andai saya bisa melobi para pembuat undang-undang, saya akan mengusulkan agar pusat perbelanjaan steril dari para koruptor. Mengapa? Pemilik uang 'panas' biasanya, hawanya ingin belanja melulu. Jadi sebetulnya, tak hanya pusat perbelanjaan, tapi juga pusat hiburan, termasuk restoran.
Caranya? Manajemen pusat perbelanjaan diharuskan memasang signage yang bunyinya kurang lebih: "Koruptor, Keluarga Koruptor, dan Kroninya Dilarang Masuk Mall". Semoga ampuh.

Lebih luas lagi kelak, gedung-gedung dan insitusi lainnya pun diikutsertakan dalam kampanye serupa. Misalnya di bandara: "Koruptor Dilarang Naik Pesawat", di pelabuhan: "Koruptor Dilarang Naik Kapal", pada taksi: "Koruptor Dilarang Naik Taksi", pada bajaj: "Koruptor Dilarang Naik Bajaj".

Tempat lain seperti: "Koruptor Dilarang Masuk Rumah Sakit", "Koruptor Dilarang Pergi ke Dukun", "Mak Erot Tidak Melayani Koruptor". Termasuk Inul Vizta: "Koruptor Dilarang Karaoke". Di hotel-hotel: "Koruptor Dilarang Check In/Bertamu".

Bahkan, Ibu Gito penyalur pembantu yang sering pasang iklan pada pohon-pohon di jalur hijau pun harus berpartisipasi: "Kami Tidak Menyalurkan Pembantu ke Rumah Koruptor".

Semua tempat, semua orang harus anti terhadap tindakan korupsi. Semua pihak harus mendukung. Insyaallah, semua orang akan berpikir ulang untuk menjadi koruptor dan yang sudah jadi, menjadi risih hingga mau berhenti.

Comments

Popular posts from this blog

Out of The Box

Saya sedang tidak berminat berpaguyuban. Saya ingin banyak meluangkan waktu sendiri. Melakukan banyak hal yang berbeda dari biasanya, menemukan komunitas baru, dan lain sebagainya. Pelan-pelan saya melepaskan ketergantungan dari riuhnya pertemanan yang hiruk pikuk: bergerombol di cafe, bergerombol di club, bergerombol di bioskop. Waktu seperti menguap tanpa kualitas. Belakangan, saya jadi punya banyak waktu untuk mengecilkan lingkar perut, banyak waktu untuk membaca buku, membiarkan diri saya melebur dengan komunitas dan teman-teman baru, dan yang lebih penting, saya bisa punya waktu untuk mengamati diri saya. Sekedar merubah pola.

Billboard Udud

Pemprov DKI serius untuk menelikung para perokok aktif. Setelah mengeluarkan larangan merokok di beberapa kawasan, disusul dengan larangan beriklan bagi produsen rokok di jalan-jalan protokol. Mestinya, mulai Maret lalu, billboard iklan rokok yang semarak di sepanjang Sudirman, Gatot Subroto, dll itu tak sudah tak boleh lagi terpasang. Namun, pengecualian bagi pemasang iklan yang masa tayangnya belum habis, ditunggu hingga akhir masa kontrak. Sesederhana itukah? Seperti bisa ditebak, larangan-larangan apa pun yang diberlakukan pasti selalu diikuti sebuah koalisi kolusi. Tak ada hukuman bagi pengiklan iklan yang masih memasang billboardnya di sana walaupun tenggang waktu sudah terlewat. Yang terjadi adalah, adanya perpanjangan kontrak sebelum tenggang waktu itu habis. Sehingga iklan-iklan rokok itu akan terus terpasang selama masa kontrak yang diperpanjang. Jika perlu, kontrak untuk jangka waktu hingga masa kepemimpinan Sutiyoso berakhir. Sambil berharap, pemerintah provinsi yang baru a...

Payudara di Televisi Kita

Stasiun televisi kita, makin sering menampilkan program tv dengan bumbu payudara. Mungkin untuk menarik minat penonton. Semakin banyak penonton yang menyaksikan tayangan-tayangan mereka, rating acara akan membumbung, dan pengiklan datang. Namanya kompetisi, ya, bo. Tengok saja panggung dangdut, panggung penari, peragaan busana, hingga seserahan sambutan pun tak luput dari sajian payudara. Beberapa siaran langsung, lainnya siaran tunda. Katakan, 'munculnya' payudara di acara tersebut adalah sebuah insiden. Sangat maklum jika kejadian tersebut terjadi pada siaran langsung. Namun jika tayangan itu bukan langsung dan masih juga kecolongan? Please, deh. Jika peristiwa-peristiwa itu memang tak dikehendaki bersama, demi amannya, apa sebaiknya pihak stasiun membuat rambu-rambu khusus perihal busana seperti apa saja yang boleh digunakan oleh siapapun yang akan disorot kamera? Tentunya tanpa harus memasung demokrasi berekpresi.