Skip to main content

Bertambah, Korban Pencabulan Mantan Dosen FHUI yang Melapor

Berikut, press release dari sebuah kantor pengacara:

Seorang lagi, korban praktik asusila seorang mantan dosen FHUI, melapor ke kepolisian. Laporan dibuat pada hari Jumat, tanggal 17 April 2009 di Unit 1 Renakta Polda Metro Jaya. Pelapor, sebut saja NIKEN (nama samaran), saat ini masih menjadi mahasiswi FHUI.

Untuk mengetahui sepak terjang mantan dosen FHUI, dengan mudah kita bisa menemukannya di internet. Hingga hari Minggu, 19 April 2009, ada sekitar 7,040 artikel yang memuat nama dirinya lewat mesin pencari google. Dari mulai media online komersil hingga blog pribadi masyarakat umum. Reputasi yang telah dibangun seumur hidup untuk menjadi sosok pendidik dan ahli di bidang hukum pidana yang baik, runtuh karena pengaduan para korban.

Sebagai ahli hukum, TN sangat piawai membuat alibi dan pembelaan: “Hubungan khusus yang saya jalani dengan mantan mahasiswi saya atas dasar saling suka...” kata mantan dosen FHUI kepada VIVAnews, pukul 10.30 WIB, Jumat 31 Oktober 2008.

http://metro.vivanews.com/news/read/6312-_saya_tidak_memperkosa_wanita_itu_]

Sang mantan dosen mungkin lupa, bahwa di republik ini ada KUHP pasal 294.

1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,

2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia tak rela nama baik institusinya ternoda akibat salah seorang Pengajarnya menodai para mahasiswinya. Begitu mendapat pengaduan, Sang Dosen segera dipanggil. Setelah sekian lama dinonaktifkan, kini status Sang Dosen di FHUI sudah jelas, ia telah dipecat.

Keadilan harus ditegakkan. Kita tak boleh diam ketika kedzoliman terus terjadi padahal kita bisa bertindak menghentikannya. Sangat sulit untuk memupuk keberanian pada para korban untuk tidak takut dan malu. Bahkan beberapa korban yang pernah mengadu pun satu demi satu menarik pengaduan mereka.

“Bayangkan Anda perempuan remaja yang dididik untuk patuh, bersikap manis, menghormati tokoh otoritas, dan tidak bicara buruk tentang orang lain. Suatu hari seorang yang sangat berkuasa atas Anda, misalnya guru, memanggil Anda ke ruangannya dan ternyata melakukan tindakan-tindakan tidak patut dan sangat menyakitkan. Apakah Anda akan menceritakannya kepada orang lain?” Kristi Poerwandari, Psikolog. Kompas, 30 November 2008.

[http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/30/02052542/kekerasan.seksual.atau.sama.suka]


Untuk keterangan lebih lanjut, kami undang Anda untuk berbincang dengan kami pada:

Senin, 20 April 2009

Jam 14.00 – 17.00

Bersama: Shanti Dewi, SH, MH - Praja & Partners

Gedung F & F

Jl. Wolter Monginsidi no 15

Kebayoran, Jakarta Selatan

T/F. 7254216

Mohon konfirmasi Anda lakukan lewat SMS ke nomor: 0816 1154020

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Out of The Box

Saya sedang tidak berminat berpaguyuban. Saya ingin banyak meluangkan waktu sendiri. Melakukan banyak hal yang berbeda dari biasanya, menemukan komunitas baru, dan lain sebagainya. Pelan-pelan saya melepaskan ketergantungan dari riuhnya pertemanan yang hiruk pikuk: bergerombol di cafe, bergerombol di club, bergerombol di bioskop. Waktu seperti menguap tanpa kualitas. Belakangan, saya jadi punya banyak waktu untuk mengecilkan lingkar perut, banyak waktu untuk membaca buku, membiarkan diri saya melebur dengan komunitas dan teman-teman baru, dan yang lebih penting, saya bisa punya waktu untuk mengamati diri saya. Sekedar merubah pola.
Post a Comment
Read more

Billboard Udud

Pemprov DKI serius untuk menelikung para perokok aktif. Setelah mengeluarkan larangan merokok di beberapa kawasan, disusul dengan larangan beriklan bagi produsen rokok di jalan-jalan protokol. Mestinya, mulai Maret lalu, billboard iklan rokok yang semarak di sepanjang Sudirman, Gatot Subroto, dll itu tak sudah tak boleh lagi terpasang. Namun, pengecualian bagi pemasang iklan yang masa tayangnya belum habis, ditunggu hingga akhir masa kontrak. Sesederhana itukah? Seperti bisa ditebak, larangan-larangan apa pun yang diberlakukan pasti selalu diikuti sebuah koalisi kolusi. Tak ada hukuman bagi pengiklan iklan yang masih memasang billboardnya di sana walaupun tenggang waktu sudah terlewat. Yang terjadi adalah, adanya perpanjangan kontrak sebelum tenggang waktu itu habis. Sehingga iklan-iklan rokok itu akan terus terpasang selama masa kontrak yang diperpanjang. Jika perlu, kontrak untuk jangka waktu hingga masa kepemimpinan Sutiyoso berakhir. Sambil berharap, pemerintah provinsi yang baru a...
Post a Comment
Read more

Payudara di Televisi Kita

Stasiun televisi kita, makin sering menampilkan program tv dengan bumbu payudara. Mungkin untuk menarik minat penonton. Semakin banyak penonton yang menyaksikan tayangan-tayangan mereka, rating acara akan membumbung, dan pengiklan datang. Namanya kompetisi, ya, bo. Tengok saja panggung dangdut, panggung penari, peragaan busana, hingga seserahan sambutan pun tak luput dari sajian payudara. Beberapa siaran langsung, lainnya siaran tunda. Katakan, 'munculnya' payudara di acara tersebut adalah sebuah insiden. Sangat maklum jika kejadian tersebut terjadi pada siaran langsung. Namun jika tayangan itu bukan langsung dan masih juga kecolongan? Please, deh. Jika peristiwa-peristiwa itu memang tak dikehendaki bersama, demi amannya, apa sebaiknya pihak stasiun membuat rambu-rambu khusus perihal busana seperti apa saja yang boleh digunakan oleh siapapun yang akan disorot kamera? Tentunya tanpa harus memasung demokrasi berekpresi.
Read more