Satu Putaran Ilegal?

Beberapa kali saya melihat pernyataan Megawati menyoal iklan satu putaran yang ditayangkan di televisi. Kata beliau, "Betapa sombongnya orang yang mengatakan bahwa dia bisa memenangkan pemilihan capres dalam satu putaran. Padahal pemilihannya saja belum dilakukan." Terus terang, saya sangat geli mendengar pernyataan Ibu kita ini.

Belakangan, Jusuf Kalla pun tidak senang dengan iklan tersebut. Ia bahkan bilang bahwa iklan tersebut ilegal karena tidak diterbitkan oleh tim sukses kubu SBY. Sesungguhnya, iklan ini memang tidak dibuat oleh tim sukses SBY, tapi oleh sebuah lembaga pro demokrasi pimpinan Denny JA, pemilik Lingkaran Survey Indonesia. Namun demikian Mahkamah Konstitusi akhirnya mengetuk palu bahwa iklan tersebut legal.

So, apa salahnya jika pemeilihan capres dan cawapres nanti cukup satu putran saja? Biar kita tak sering-sering pergi ke TPS. Satu kali saja banyak yang enggan, apa lagi dua. Tapi rupanya, bagi Megawati dan JK, pemilihan dalam satu putaran saja telah menyiutkan nyali mereka. Secara psikologis, iklan tersebut seolah telah memberi kesimpulan tentang jumlah perolehan suara kelak.

Kita tentu tak bisa mengabaikan begitu saja angka-angka hasil polling atau survey yang selalu menunjukkan arah bahwa SBY-lah the next leader untuk negeri ini.

Comments

Out of The Box

Saya sedang tidak berminat berpaguyuban. Saya ingin banyak meluangkan waktu sendiri. Melakukan banyak hal yang berbeda dari biasanya, menemukan komunitas baru, dan lain sebagainya. Pelan-pelan saya melepaskan ketergantungan dari riuhnya pertemanan yang hiruk pikuk: bergerombol di cafe, bergerombol di club, bergerombol di bioskop. Waktu seperti menguap tanpa kualitas. Belakangan, saya jadi punya banyak waktu untuk mengecilkan lingkar perut, banyak waktu untuk membaca buku, membiarkan diri saya melebur dengan komunitas dan teman-teman baru, dan yang lebih penting, saya bisa punya waktu untuk mengamati diri saya. Sekedar merubah pola.

Billboard Udud

Pemprov DKI serius untuk menelikung para perokok aktif. Setelah mengeluarkan larangan merokok di beberapa kawasan, disusul dengan larangan beriklan bagi produsen rokok di jalan-jalan protokol. Mestinya, mulai Maret lalu, billboard iklan rokok yang semarak di sepanjang Sudirman, Gatot Subroto, dll itu tak sudah tak boleh lagi terpasang. Namun, pengecualian bagi pemasang iklan yang masa tayangnya belum habis, ditunggu hingga akhir masa kontrak. Sesederhana itukah? Seperti bisa ditebak, larangan-larangan apa pun yang diberlakukan pasti selalu diikuti sebuah koalisi kolusi. Tak ada hukuman bagi pengiklan iklan yang masih memasang billboardnya di sana walaupun tenggang waktu sudah terlewat. Yang terjadi adalah, adanya perpanjangan kontrak sebelum tenggang waktu itu habis. Sehingga iklan-iklan rokok itu akan terus terpasang selama masa kontrak yang diperpanjang. Jika perlu, kontrak untuk jangka waktu hingga masa kepemimpinan Sutiyoso berakhir. Sambil berharap, pemerintah provinsi yang baru a...

Payudara di Televisi Kita

Stasiun televisi kita, makin sering menampilkan program tv dengan bumbu payudara. Mungkin untuk menarik minat penonton. Semakin banyak penonton yang menyaksikan tayangan-tayangan mereka, rating acara akan membumbung, dan pengiklan datang. Namanya kompetisi, ya, bo. Tengok saja panggung dangdut, panggung penari, peragaan busana, hingga seserahan sambutan pun tak luput dari sajian payudara. Beberapa siaran langsung, lainnya siaran tunda. Katakan, 'munculnya' payudara di acara tersebut adalah sebuah insiden. Sangat maklum jika kejadian tersebut terjadi pada siaran langsung. Namun jika tayangan itu bukan langsung dan masih juga kecolongan? Please, deh. Jika peristiwa-peristiwa itu memang tak dikehendaki bersama, demi amannya, apa sebaiknya pihak stasiun membuat rambu-rambu khusus perihal busana seperti apa saja yang boleh digunakan oleh siapapun yang akan disorot kamera? Tentunya tanpa harus memasung demokrasi berekpresi.

ANATOMI ANGIN

Search This Blog