Skip to main content

Ramai-ramai Berijazah Palsu

Sekolah dan lulus itu penting. Siapa tahu kelak nasib membawa kita menjadi orang penting di tanah air. Jangan sampai, karena tak lulus sekolah, lalu berpikir pintas untuk membuat ijazah palsu. Malah menciptakan masalah yang membahayakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang membantu menyediakan ijazah tersebut.

Sejumlah kasus ijazah palsu, mendera sejumlah pejabat, diantaranya:

Itu daftar sebagian kasus yang terungkap. Mungkin di luar sana, masih banyak pejabat maupun anggota dewan yang menggunakan ijazah palsu untuk memuluskan niatnya jadi orang penting. 

Kasus pemalsuan ijazah ternyata tidak sedikit. Terutama jika pihak sekolah tidak kuat iman menerima imbalan sejumlah uang. Saya memikirkan sebuah portal yang di dalamnya, berisi daftar nama pejabat dan calonnya, termasuk juga anggota dewan dan calonnya. Masyarakat bisa tahu riwayat hidup masing-masing calon sehingga jika mereka melakukan pemalsuan data, bisa terdeksi sejak awal. Departemen Dalam Negeri dan KPU saya rasa sangat berkepentingan atas issue ini.

Comments

RomoWage said…
ambisi sebagai pejabat akhirnya memalsukan ijazah, awalnya saja sudah tidak bagus, bagaimana kalau sudah jadi pejabat................
Anatomi Angin said…
iya, oom. menyedihkan ya. demi kekuasaan, mereka membuka jalan dengan uang. maka, yang mereka lakukan kelak bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi melulu mencari keuntungan pribadi.

Popular posts from this blog

Out of The Box

Saya sedang tidak berminat berpaguyuban. Saya ingin banyak meluangkan waktu sendiri. Melakukan banyak hal yang berbeda dari biasanya, menemukan komunitas baru, dan lain sebagainya. Pelan-pelan saya melepaskan ketergantungan dari riuhnya pertemanan yang hiruk pikuk: bergerombol di cafe, bergerombol di club, bergerombol di bioskop. Waktu seperti menguap tanpa kualitas. Belakangan, saya jadi punya banyak waktu untuk mengecilkan lingkar perut, banyak waktu untuk membaca buku, membiarkan diri saya melebur dengan komunitas dan teman-teman baru, dan yang lebih penting, saya bisa punya waktu untuk mengamati diri saya. Sekedar merubah pola.

Billboard Udud

Pemprov DKI serius untuk menelikung para perokok aktif. Setelah mengeluarkan larangan merokok di beberapa kawasan, disusul dengan larangan beriklan bagi produsen rokok di jalan-jalan protokol. Mestinya, mulai Maret lalu, billboard iklan rokok yang semarak di sepanjang Sudirman, Gatot Subroto, dll itu tak sudah tak boleh lagi terpasang. Namun, pengecualian bagi pemasang iklan yang masa tayangnya belum habis, ditunggu hingga akhir masa kontrak. Sesederhana itukah? Seperti bisa ditebak, larangan-larangan apa pun yang diberlakukan pasti selalu diikuti sebuah koalisi kolusi. Tak ada hukuman bagi pengiklan iklan yang masih memasang billboardnya di sana walaupun tenggang waktu sudah terlewat. Yang terjadi adalah, adanya perpanjangan kontrak sebelum tenggang waktu itu habis. Sehingga iklan-iklan rokok itu akan terus terpasang selama masa kontrak yang diperpanjang. Jika perlu, kontrak untuk jangka waktu hingga masa kepemimpinan Sutiyoso berakhir. Sambil berharap, pemerintah provinsi yang baru a...

Payudara di Televisi Kita

Stasiun televisi kita, makin sering menampilkan program tv dengan bumbu payudara. Mungkin untuk menarik minat penonton. Semakin banyak penonton yang menyaksikan tayangan-tayangan mereka, rating acara akan membumbung, dan pengiklan datang. Namanya kompetisi, ya, bo. Tengok saja panggung dangdut, panggung penari, peragaan busana, hingga seserahan sambutan pun tak luput dari sajian payudara. Beberapa siaran langsung, lainnya siaran tunda. Katakan, 'munculnya' payudara di acara tersebut adalah sebuah insiden. Sangat maklum jika kejadian tersebut terjadi pada siaran langsung. Namun jika tayangan itu bukan langsung dan masih juga kecolongan? Please, deh. Jika peristiwa-peristiwa itu memang tak dikehendaki bersama, demi amannya, apa sebaiknya pihak stasiun membuat rambu-rambu khusus perihal busana seperti apa saja yang boleh digunakan oleh siapapun yang akan disorot kamera? Tentunya tanpa harus memasung demokrasi berekpresi.